Alasan utama RUU TPKS sebagai payung hukum Negara

Baca Juga

 

Kasus kekerasan seksual merupkan bentuk kejahatan yang marak terjadi akhir – akhir ini, sehingga banyak sekali masyarakat yang mulai membuk kedua matanya akaan bahayanya akan kekerasan tersebut. Kasus kekerasan ini merupakan kekerasan yang melebihi kriminal bahkan korban yang menjadi sasaran yaitu perempuan dan anak – anak di bawah umur. Akibatnya dapat merusak harkat martabat manusia. Selain itu, dampak yang akan terjadi ke masyarakat akan mempengaruhi psikis, psikologis dan fisiknya.

Maka, banyak kalangan masyarakat mulai menngeluarkan segala aspirasinya untuk memberikan perlindungan dan meminta hak – haknya kepada pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk disahkanya payunh hukum yang jelas untuk menaungi para korban kekerasan seksual. Perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan merupakan konsekuensi logis untuk menuntaskan permasalahan yang ada di Negara Indonesia. Maka, dengan segala alisiansi yang dikeluarkan oleh masyarakat dilakukan supaya pemerintah segala sadar dan segera menaungi korban – korban kekerasan seksual tersebut.

RUU TPKS mendukung kesadaran dan keberanian perempuan untuk mau mengelaurkan suara dan aspirasinya kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan tersebut. Perempuan atau korban kekerasan harus melawan jika ia mendapatkan tindakan kekerasan pelecehan yang menciderai haarkat dan martabatnya dirinya. Seperti yang kita ketahui bahwa korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual aakan mendapatkan kasus hukum pidana yang terdapat dalam UU KUHP yaitu tentang mengatur kejahatan kesusilaan.

Maka, RUU PKS menjadi payung hukum penting bagi korba – korban kekerasan seksual. Kegiatan dilakukan untuk mengurangi dan mencegah kasus kekerasan tersebut supaya tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat. Dengan adanya payung huku ini dapat memberikan ruang kepada korban kekerasan supaya menjadi tempat untuk melakukan penyembuhan baik dari segi psikis, psikologis dan fisik korban.