Kurangnya Hak Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Baca Juga

 

Pemahaman negatif mengenai disabilitas berawal dari tingkat pola pikir masyarakat yang masih pendek dan berada dibawah normalitas. Hal dapat terlihat dengan jelas bagaimana pandangan masyarakt indoensia terhadap penyandang disabilitas. Mereka memandang negatif sebagai stigmatisasi negatif dikalangan masyarakat. Sehingga muncul diskriminatif antara sesama kalangan. Sikap dan perilaku diskriminasi berbasis disabilitas itu kontradiktif dengan disiplin ilmu kesejahteraan sosial yang bertujuan sebagai pemenuhan keutuhan serta hak – hak dengan tujuan meningkatkan keberfungsian sosial.

Akan tetapi, berbeda dengan saat ini akibat terjadinya disfungsi etika nilai moral terhadap penyandang disabilitas. Akibat masyarakat masih acapkali tidak menyadari akan pentingnya pemahaman tersebut. Maka, tugas seorang praktisi pekerja sosial berkewajiban untuk memberikan pemahaman yang tepat, berperilaku yang baik dan menghargai hak asasi bagi penyandang disabilitas. Adanya UU penyandang disabilitas menjadi jalan keluar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak untuk dihargai sebagai sesama manusia.

Dalam konversi internasional dijelaskan perihal hak – hak yang harus dipenuhi oleh Negara seperti : hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara didepan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan kepada sebuah privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekspresi.

Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun sensorik dalam waktu yang cukup lama untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Untuk itu dapat mengurangi partisipasi setiap individu kepada masyarakat atas kesetaraan antar lingkunganya. Maka dengan adanya pemenuhuan berbagai hak – hak tersebut dapat menjadikan ratifikasi penyandang disabilitas dengan masyarakat yang lainya. Maka penyandang disabilitas berpeluang untuk memberikan kontribusinya dan berperan secara maksimal dalam aspek pembangunan bangsa.

Selain menjadi mahluk sosial mereka juga sebagai change of social agent untuk keberlangsungan pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Untuk itu pentingnya sebuah aksesbilitas bagi penyandang disabilitas perlu diperbaiki kembali keberfungsian aksesbilitias dan asset negaranya. Karena diskursus aksesbilitas memiliki makna cakupan yang lumayan luas jadi asset yang dibutuhkan tidak hanya bangunan ataupun fasilitas publik saja, namun mencakup semua dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dll. Untuk itu pemerintah harus mendorong sebuah perwujudan mekanisme complain yang efektif bagi para penyandang disabilitas jika tidak terpenuhi dengan baik.